BERSAMA KPK DAN BPK, ITDA KLATEN SELENGGARAKAN SOSIALISASI ANTI KORUPSI
YOGYAKARTA_ Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten bekerjasama dengan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah dan KPK Repuplik Indonesia, menyelenggarakan Sosialiasisai BKK Bagi PEmerintah Desa dan Sosialisasi Anti Korupsi Bagi Eksekutif dan Legislatif di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Acara ini diselenggarakan pada Rabu, 31 Mei 2023 di Ballroom East Parc Hotel, Yogyakarta. Sosialisasi ini diikuti oleh 51 Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Klaten dan Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Klaten.
Hadir sebagai narasumber acara ini adalah Kepala Sub Auditoriat Jateng II BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Argo Waskito hadir secara luring dan Kepala Satuan Tugas Dit Korsup Wilayah III KPK RI, Uding Jaharuding beserta Tim yang hadir secara daring. Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Jajang Prihono sebagai Moderator yang memandu jalannya diskusi.
Bupati Klaten, Sri Mulyani dalam sambutannya menyampaikan harapannya melalui kegiatan ini dapat menambah wawasan para peserta sosialisasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Selain itu pula, tentunya melalui kegiatan ini dapat menjadikan evaluasi bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten baik eksekutif dan Legislatif dalam pelaksanaan programprogram pemberantasan korupsi di Kabupaten Klaten. Ia mengajak semua yang hadir dalam acara ini, membangun komitmen bersama untuk melakukan yang terbaik 4 dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga diharapkan dapat tercipta sinergitas antara jajaran eksekutif dan Legislatif terhadap perencanaan hingga pelaporannya sehingga kedepannnya akan lebih baik lagi. Dari yang tidak tertib menjadi tertib.
Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari sosialisasi pada saat ini akan dilaksanakan juga kegiatan yang sama bagi jajaran Pemerintah Desa yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada kesempatan berikutnya. Sehingga tercipta pemahaman dan keselarasan antara jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten baik eksekutif, legislatif dan Pemerintahan Desa terkait pengelolaan keuangan daerah dan program pemberantasan korupsi.