Inspektorat Pembantu

INSPEKTORAT PEMBANTU:

• Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat
• Masing-masing Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan Inspektur Pembantu Khusus.
• Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV, dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. pengawasan kinerja pemerintah daerah;
5. pengawasan keuangan pemerintah daerah;
6. pelaksanaan reviu laporan kinerja;
7. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
8. pelaksanaan pengawasan desa;
9. pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
11. pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP
12. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
13. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
14. pendampingan dan asistensi;
15. pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintah desa;
16. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

• Inspektur Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
2. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan verifikasi pencegahan korupsi;
3. pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
4. pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKPN;
5. pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKASN;
6. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi;
9. pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
10. pengkoordinasian pelaksanaan pendampingan dan evaluasi SPIP
11. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi peningkatan kapabilitas APIP
12. pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
13. pengkoordinasian dan fasilitasi survei penilaian integritas;
14. penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
15. pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan aparat penegak hukum; dan
16. pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
18. pendampingan, asistensi dan evaluasi penanganan benturan kepentingan;
19. penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System);
20. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
21. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.