LAKUKAN KOMUNIKASI DENGAN STAKE HOLDERNYA, BPK RI UNDANG ITDA KLATEN

 LAKUKAN KOMUNIKASI DENGAN STAKE HOLDERNYA, BPK RI UNDANG ITDA KLATEN

SEMARANG_ BPK Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menyelenggarakan Komunikasi dengan Stake Holder BPK

dengan tema Hasil Pemeriksaan BPK "Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Berkualitas". Bertempat di Ballroom BPK RI Perwakilan Jawa Tengah,acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Anggota V BPK RI ( Selasa, 14/3 ) beserta Sekretaris Daerah dan Inspektur se Jawa Tengah.

Dalam sambutannya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Kesiapan Daerah dalam menyerahkan LKPD un audited yang akan diperiksa oleh BPK RI sudah dipersiapakan dengan matang, namun demikian masih terdapat banyak kekurangan dalam menyusun LKPD tersebut, untuk itu kami mohon asukan dari anggota V BPK RI

 Anggota V BPK RI,  Ahmadi Noor Supit menyampaikan hal sebagai berikut :

  • Peran BPK seagai Lembaga Tinggi negara pada waktu Orde Baru tidka berjalan, karena BPKP yang mempunyai kewenangan pemeriksaan, setelah Reformasi BPK sejajar dengan Presiden
  • Persepsi tentang Pemerintah Daerah, Mendagri mengatur ritme daerah, namun banyak regulasi yang belum sesuai, Mendagri berkomitmen menata di daerah.
  • Di tahun Politik Pemeriksaan LKPD, unsur politik sangat menonjol,sehingga Pemeriksaan harus hari hati. BPK akan tampil sebagai partner/mitra Pemda dalam menyelamatkan keuangan negara.
  • Jangan sampai temuan BPK menutup peluang kesejahteraan rakyat, dalam hal ini sebagi contoh ada perusahaan yang melakukan kesalahan administrasi dan harus mengembalikan, akan diambil kebijakan agar tidak merugikan bagi stake holder dibawahnya.
  • Peran Inspektorat dalam pemeriksaan sangat penting, sehingga temuan BPK tidak akan berulang, pemantauan secara berkelanjutan sangat perlu untuk dilakukan
  • Inspektorat diharapkan melakukan penugasan diawal, sehingga pada saat BPK masuk, pemeriksaan sudah clear
  • Pemeriksaan BPK harus wise, tidak memetik pengusaha yang baik, sehingga rekomendasi untuk perbaikan tata kelola diperlukan tindak lanjut.
  • Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI di Provinsi Jawa Tengah 3 terbaik adalah Solo, Wonogiri, Pati, sedangkan TL terendah adalah Purbalingga dan Jepara.

What's Your Reaction?

like
6
dislike
4
love
4
funny
1
angry
0
sad
0
wow
0