Berbuah Komitmen, Pemkab Klaten Melaju ke 3 Besar Pariwara Antikorupsi

Klaten, 1 Desember 2025 – Pemerintah Kabupaten Klaten meraih penghargaan sebagai tiga instansi terbaik pada ajang Puncak Apresiasi Pariwara Antikorupsi & Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025 kategori Media On Ground Activation. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Klaten pada Jumat (28/11) di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia atas komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memperkuat budaya integritas serta edukasi antikorupsi kepada masyarakat melalui kegiatan kampanye langsung di ruang publik.

Program Pariwara Antikorupsi 2025 yang diselenggarakan oleh KPK RI menghadirkan berbagai kategori kompetisi yang diikuti oleh instansi pemerintah daerah, BUMD, serta masyarakat umum. Kategori tersebut meliputi kampanye antikorupsi melalui media konvensional seperti televisi, radio, dan media cetak; media digital seperti media sosial, video pendek dan panjang, infografis, podcast, serta web series; serta kategori On Ground Activation berupa kegiatan kampanye antikorupsi di ruang publik. Selain itu, ajang ini juga dirangkaikan dengan ACFFEST yang melombakan film pendek, ide cerita film, serta berbagai lomba kreatif lainnya.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam membangun pemerintahan yang berintegritas sejak awal masa kepemimpinannya.

“Ini adalah bukti bahwa kami sebagai pemerintahan yang baru ingin membuktikan komitmen kami. Kami bergandengan tangan dengan seluruh stakeholder yang ada, membangun pondasi yang baru dengan semangat antikorupsi,” ujar Bupati Klaten.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi serta memperkuat budaya integritas, baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.